Umum

Dasar Hukum Selasa, 1 Maret 2022

Regulasi di Indonesia adalah suatu peraturan atau sumber hukum yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, untuk membantu mengendalikan kegiatan atau aktifitas masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

UNDANG-UNDANG DASAR 45

UUD 1945

 Pasal 34 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara

2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang
Pasal 28 
  1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

UNDANG-UNDANG

UU No. 9 Tahun 1961 

tentang Pengumpulan Uang Atau Barang 

 Pasal 1 Yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.
UU No. 38 Tahun 1999

tentang Pengelolaan Zakat

 Pasal 5  Pengelolaan zakat bertujuan :

1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;

2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;

3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat
Yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan
UU No.  40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1  Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak

PERATURAN PEMERINTAH 

PP No. 29 Tahun 1980

tentang Pelaksanaan 

Pengumpulan Sumbangan

 Pasal 4 Tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk menunjang kegiatan dalam bidang :

a. sosial;

b. pendidikan;

c. kesehatan;

d. olah raga;

e. agama/kerokhanian;

f. kebudayaan;

g. bidang kesejahteraan sosial lainnya; yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan program Pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.
PP No. 47 Tahun 2012

tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas 

 Pasal 2 dan Padal 3 Pasal 2

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 3

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.
PP. No. 67 tahun 2013 

tentang Statuta Universitas Gadjah Mada 

 Pasal 1 ayat (1) (1) Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
PP No. 26 Tahun 2015 

Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

 Pasal 12 (1) Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat berupa:

a. hibah; 

b. wakaf; 

c. zakat; 

d. persembahan kasih; 

e. kolekte; 

f. dana punia; 

g. sumbangan individu dan/atau perusahaan; 

h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau 

i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai kekayaan PTN Badan Hukum.
PP No. 8 tahun 2020 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

 Pasal 11 (1) Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari:

a. masyarakat;

b. biaya pendidikan;

c. pengelolaan dana abadi;

d. usaha PTN Badan Hukum;

e. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi;

f. pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum;

g. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

dan/atau

h. pinjaman.

(2) Usaha PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan layanan penunjang tridharma Perguruan Tinggi.

(3) Sumber Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(4) Ketentuan mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 
PP No. 47 Tahun 2012 Pasal 3 (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.
PP No.26 Tahun 2015 

Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

 Pasal 1 ayat (4) Pendanaan PTN Badan Hukum adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi oleh PTN Badan Hukum.
PP No 8 tahun 2020 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

 Pasal 11 (1) Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari:

a. Masyarakat;

b. Biaya pendidikan;

c. Pengelolaan dana abadi;

d. Usaha PTN Badan Hukum;

e. Kerja sama tridharma Perguruan Tinggi;

f. Pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum;

g. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;dan/atau

h. Pinjaman.

(2) Usaha PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan layanan penunjang tridharma Perguruan Tinggi.

(3) Sumber Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(4) Ketentuan mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

PERATURAN UNIVERSITAS

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 

tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada 

 Pasal 1 ayat (2 Statuta UGM adalah peraturan dasar pengelolaan UGM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UGM 
Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasidan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada Pasal 142 ayat (1), (2), (3) dan (4) (1) Pendanaan UGM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain.

(2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari:

a. masyarakat;

b. biaya pendidikan;

c. pengelolaan dana abadi;

d. usaha UGM;

e. kerja sama Tridharma;

f. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi;

g. sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan/atau

h. sumber lain yang sah.

(3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa sumbangan individu, organisasi dan/ atau perusahaan, dana abadi pendidikan tinggi, dan/atau penerimaan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari pihak luar UGM.

(4) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf g, dan huruf h perlu mendapat persetujuan MWA.

FAKULTAS 

Sistem Manajemen Mutu FK KMK UGM ISO 9001:2015